WELCOME TO MUHAMMAD TAUFIQ'S BLOG, THANKS FOR YOUR VISIT

Kamis, 18 Juni 2020

RAGU ATAS PROSES HUKUM. NOVEL INGIN KEDUA TERDAKWA DIBEBASKAN.






Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan meminta dua terdakwa penyiraman air keras, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis, dibebaskan. Novel tidak yakin dua terdakwa yang pernah bertugas di kepolisian itu pelaku sebenarnya.

"Saya sebagai orang hukum, saya orang yang memahami proses persidangan, maka saya katakan orang-orang seperti itu juga mesti dibebaskan. Jangan memaksakan sesuatu yang kemudian itu tidak benar," ucap Novel Selasa (16/6) malam.

Novel menyampaikan itu, merespons tidak ada bukti menguatkan yang mampu ditunjukkan penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait korelasi terdakwa dengan peristiwa penyiraman air keras. Ia berujar persidangan yang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara keterlaluan.

"Saya katakan bahwa saya sudah pernah bertanya pada penyidik, apa yang bisa menjelaskan bahwa kedua terdakwa itu pelakunya, mana buktinya, saya enggak dapat penjelasan. Ketika penuntutan, saya tanya jaksanya apa yang membuat yakin dia adalah pelakunya? Mereka enggak bisa jelaskan," ujarnya.

Penyidik senior lembaga antirasuah ini berujar, terdapat sejumlah kejanggalan dalam persidangan. Di antaranya adalah pengakuan dalil air aki terdakwa oleh penuntut umum, barang bukti dan saksi penting yang tidak dihadirkan, serta motif serangan sebatas dendam pribadi.

Selain itu, Novel mengatakan bukti pelengkap seperti salinan investigasi Komnas HAM yang menyatakan serangan terhadapnya berkaitan erat dengan kerja-kerja pemberantasan tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti oleh jaksa dalam persidangan.
"Dan ternyata apa yang saya sampaikan di persidangan itu, berpikir positif, terus berpikir positif walaupun sebetulnya ragu juga, ternyata di persidangan aneh. Saya baru tahu ternyata saksi-saksi kunci tidak masuk dalam berkas perkara dan bukti penting tidak dibicarakan di persidangan, bahkan ada bukti yang berubah," kata dia.
Lebih lanjut, ia pun mempertanyakan tuntutan ringan jaksa trhadap kedua terdakwa yang satu tahun pidana penjars. Ia menyatakan tuntutan tersebut melukai rasa keadilan baik bagi dirinya sebagai korban maupun masyarakat yang berharap penuh atas penegakan hukum.

"Dengan bukti-bukti tadi yang saya katakan, arah fakta-fakta yang itu tidak diungkap dengan benar, saya melihat jangan-jangan penuntut ini yakin dia bukan pelakunya," pungkasnya.
Dalam perkara ini, dua polisi penyiram air keras terhadap Novel, yaitu Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis, dituntut satu tahun pidana penjara.


Selasa, 24 Maret 2020

Wabah Virus Corona : Sistem Peradilan dan Pemeriksaan Saksi Secara Jarak Jauh Perlu Dipertimbangkan

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga hukum dan peradilan seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi perlu mempertimbangkan untuk melakukan sistem peradilan dan pemeriksaan menggunakan perangkat teknologi. Pemeriksaan menggunakan teknologi seperti video conference perlu dipertimbangkan saat situasi seperti sekarang akibat pandemi virus corona.
Ahli hukum dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Muhammad Taufiq mengatakan bahwa kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) memang belum mengatur penggunaan video conference atau teleconference sebagai sarana peradilan dan pemeriksaan tersangka ataupun saksi. Akan tetapi, kata Taufiq UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, memungkina mekanisme itu dilakukan.
“MK [Mahkamah Konstitusi] sudah pernah dan sering teleconference, memang sesuai KUHAP Pasal 185 keterangan saksi yang kuat adalah apa yang disampaikan di dalam sidang, tapi dalam kondisi abnormal itu bisa dilakukan demi menegakkan keadilan dan menjalankan asas peradilan yang cepat dan murah,” ujarnya Senin (23/3/2020).
Seperti diketahui, lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan pemeriksaan saksi dengan mekanisme pemeriksaan langsung. Hanya saja, mekanisme itu disebut KPK dilakukan dengan mitigas yang ketat untuk mencegah penyebaran virus corona.
Selain itu, Mahkamah Agung (MA) juga tetap menggelar sejumlah persidangan dengan berbagai pertimbangan. Taufiq berpandangan pelaksanaan persidangan memang tidak bisa ditunda karena untuk memberikan kepastian hukum bagi tersangka maupun terdakwa. Hanya saja, hal itu perlu dipertimbangkan dengan memakai teknologi yang ada. “Kalau ditunda karena alasan pandemi, justru melanggar HAM [hak asasi manusia] dan kepastian hukum. Kasihan orang yang berposisi sebagai tersangka atau terdakwa, dia dilanggar dua haknya sekaligus HAM dan kepastian hukum.”
Sumber: https://kabar24.bisnis.com/read/20200324/16/1217324/wabah-virus-corona-sistem-peradilan-dan-pemeriksaan-saksi-secara-jarak-jauh-perlu-dipertimbangkan-

Rabu, 23 Oktober 2019

Deklarasi #KamiOposisi Soloraya

Tata pemerintahan yang ideal selain memerlukan seperangkat aturan yang berkeadilan dan pemerintah yang amanah, juga meniscayakan diperlukannya partisipasi masyarakat dalam mengontrol jalannya roda pemerintahan. Sikap kritis masyarakat sangat diperlukan untuk mengimbangi kewenangan besar yang melekat pada penguasa berupa kewenangan membuat aturan dan kewenangan memerintah atau membuat kebijakan. Selain dilakukan masyarakat, fungsi kontrol idealnya juga dilakukan oleh partai-partai di parlemen.

Namun di periode kedua Jokowi sebagai presiden, hampir semua partai melebur dalam koalisi pemerintahan. Seolah tidak ada yang rela kehilangan “kue kekuasaan”. Kondisi politik yang demikian membuat rakyat harus berdiri sendiri, menjadi oposisi, berhadap-hadapan dengan elit kekuasaan.

Menjadi oposisi berarti mengemban tugas sebagai penyeimbang kekuasaan, mengoreksi setiap produk legislasi dan kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada rakyat. Oposisi berarti pula meneruskan perjuangan para pahlawan yang bercita-cita Negara Indonesia menjadi Negara makmur, adil dan sejahtera. Inilah hakikat menjadi oposisi, yang hari ini ditelantarkan oleh partai-partai pemburu kue kekuasaan.

Gerakan rakyat #KamiOposisi tidak dipungkiri merupakan sebuah perlawanan atas merapatnya Prabowo Subianto yang sebelumnya menjadi simbol perjuangan rakyat dan ulama’. Dukungan rakyat kepada Prabowo semasa Pilpres 2019 tidak lepas dari rekomendasi yang dihasilkan oleh Ijtima’ Ulama I-III. Namun, merapatnya Prabowo merupakan akhir dari dukungan rakyat sebagaimana pula diserukan oleh ulama PA 212.

Kehadiran gerakan #KamiOposisi sangat diperlukan mengingat pemerintahan Joko Widodo selama periode pertama bisa dibilang gagal di semua bidang. Dalam bidang hukum, pemerintah memperlihatkan praktek disparitas pidana yang bertolakbelakang dengan keadilan. Di bidang ekonomi pemerintah gagal mewujudkan pemerataan ekonomi. Sedangkan Hak Asasi Manusia (HAM) begitu dilecehkan dengan pembungkaman dan tindakan represif aparat terhadap para demonstran, bahkan hingga jatuh korban jiwa.

Fakta-fakta di atas merupakan rasionalitas munculnya gerakan #KamiOposisi yang dengan tegas menolak mendukung pemerintahan yang gagal dan abai terhadap perlindungan HAM. Sekalipun harus berdiri sendiri, rakyat akan tetap menggaungkan gerakan #KamiOposisi. Karena hidup merdeka mahal harganya, dan hanya akan diperjuangkan oleh orang-orang yang berani melawan akumulasi kekuasaan pada kelompok otoriter.

Solo, 23 Oktober 2019
Presidium #KamiOposisi Soloraya




Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H.

Learn From The Expert Sunan Hotel Solo

Rabu (23/10) bertempat di Sunan Hotel Solo, Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H., selaku Corporate Lawyer Sunan Hotel memberikan pengajaran terkait bahasa-bahasa dalam kontrak yang biasa dilakukan dalam bisnis perhotelan. Diikuti oleh segenap jajaran manajemen Muhammad taufiq menjelaskan pentingnya penguasaan seputar contract drafting. Secara lebih khusus dalam penggunaan bahasa kontrak yang baik dan benar secara kaidah kebahasaan maupun kaidah penulisan hukum.

Learn From The Expert di Sunan Hotel sejatinya merupakan agenda rutin yang dilaksanakan dalam rangka memberikan rambu-rambu hukum dalam berbisnis. Atas dasar itulah pentingnya menjalin kerjasama yang lestari antara dunia bisnis dengan dunia hukum.

Kamis, 29 Agustus 2019

NGOPI HUKUM

Demi memperluas akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Dr. Muhammad taufiq, S.H., M.H. mengadakan konsultasi gratis bagi siapapun. Masyarakat yang ingin bertanya seputar solusi hukum bagi permasalahnnya bisa berkonsultasi setiap Rabu pukul 13:00-14:00 WIB di De Lanos Kopi Jl. Tentara Pelajar Nomor 38 Bibis (Belakang RS dr. Oen Kandang Sapi).

Rabu, 17 Juli 2019

Prof. Suteki Datangi Polda Jawa Timur Untuk Mengadukan Akun Facebook Atas Pencemaran Nama Baik

Senin (15/07) lalu, Prof. Suteki dengan didampingi penasihat hukum mendatangi Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur untuk melakukan pengaduan atas akun Facebook yang telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap dirinya. Akun Facebook dengan nama ‘Budhi Setyanto’ telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik kepada Prof. Suteki melalui kolom komentar di status Facebook Prof. Suteki maupun melalui status akun Facebook pribadi pelaku. Pengaduan tersebut merupakan tindak lanjut karena perbuatan pelaku dianggap telah melampaui batas kewajaran dan terus menerus melakukan penghinaan terhadap Prof. Suteki. 

Pengaduan yang disampaikan Prof. Suteki telah diterima dan akan ditindaklanjuti oleh penyidik Subdit V Siber Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur. Dalam pengaduan tersebut, Prof. Suteki telah melampirkan bukti-bukti tangkapan layar yang menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap beliau. Pelaku dilaporkan atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.. Pelaku yang melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Jumat, 05 Juli 2019

Permenristekdikti No.5 Tahun 2019 Bertentangan Dengan UU Advokat

Oleh : Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H.*)
Bahwa pada 22 Januari 2019 telah terbit Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA). Pada Intinya, Permenristekdikti ini mengatur tentang prosedur proses menjadi advokat diharuskan menjalani PPA yang diselenggarakan oleh organisasi advokat yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi (Fakultas Hukum) berakreditasi B.
Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Permenristekdikti tersebut, mengatur lamanya masa studi PPA paling cepat selama 2 semester (1 tahun) dan paling lama selama 6 semester (3 tahun) dengan bobot paling kurang 24 satuan kredit semester (sks), serta diwajibkan untuk mencapai Indeks Prestasi Kumulutaif (IPK) minimal 3,00. Setelah lulus, mendapat gelar profesi Advokat yang diberikan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan berikut sertifikasi dari organisasi advokat.
Berdasarkan hal tersebut, kami selaku Organisasi DPC IKADIN Surakarta berpendapat bahwa prosedur ini dinilai melanggar proses pengangkatan advokat sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang sudah berjalan selama ini. UU Advokat mewajibkan Calon Advokat untuk menempuh Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Ujian Profesi Advokat (UPA) yang diselenggarakan oleh organisasi advokat, melaksanakan magang selama 2 tahun, serta pengambilan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi setempat.
Bagi kami, Permenristekdikti 5/19 bertentangan dan melampaui kewenangan UU Advokat yang secara serta merta hendak mengubah tata cara rekrutmen Calon Advokat. Selain daripada itu Permenristekdikti tersebut juga bertentangan dengan Putusan MK No. 95/PUU-XIV/2016 yang menyebutkan jika penyelenggara PKPA adalah Organisasi Advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang berakreditasi minimal B. Namun, di dalam Pasal 2 ayat (2) Permenristekdikti 5/2019 penyelenggara PPA (bukan PKPA) adalah perguruan tinggi yang bekerja sama dengan organisasi advokat. Jadi, Permenristekdikti 5/2019 kami nilai telah secara sewenang-wenang hendak ‘melucuti’ kewenangan Organisasi Advokat untuk melaksanakan PKPA.
Kami menilai, berlakunya Permenristekdikti ini akan berpotensi mempersulit akses keadilan bagi rakyat miskin yang membutuhkan bantuan hukum. Advokat yang didedikasikan jasanya untuk menangani perkara-perkara orang miskin (Probono) akan sulit untuk diakses dan dicari. Sebabnya, Permenristekdikti itu memperpanjang proses pengangkatan advokat dan berimbas kepada membengkaknya biaya untuk menjadi seorang advokat.
Berdasarkan pendapat yang telah kami uraikan tersebut, yang paling terpenting adalah Permenristekdikti sebagai Peraturan Pelaksana tidak boleh melebihi atau bertentangan dengan kewenangan UU Advokat sebagai aturan yang lebih tinggi (UU yang mendasarinya). Jadi Permenristekdikti tidak diperbolehkan bertentangan dengan prinsip umum Hierarki Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun kami sepakat apabila Permenristekdikti ini, dimaksudkan untuk meningkatkan mutu Advokat, di mana PKPA yang ada selama ini tidak boleh “asal-asalan” dan memadatkan perkuliahan.

*) Ketua DPC Ikadin Surakarta yang juga merupakan Dosen Pasca Sarjana Universitas Djuanda Bogor.

Sumber: http://lawfirm-mtp.com/news-66-Permenristekdikti-No-5-Tahun…