WELCOME TO MUHAMMAD TAUFIQ'S BLOG, THANKS FOR YOUR VISIT

Minggu, 02 Desember 2018

Kasus Tanah Sriwedari Solo - Terbitkan SHP 40 dan 41, TARC Nilai BPN Solo Lakukan Penyalahgunaan Wewenang




Muhammad Taufiq ketua TARC. Istimewa
SOLO– Badan Pertanahan Nasional (BPN) Solo dinilai melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menerbitkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) 40 dan 41. Hal itu diuraikan Tim Advokasi Reaksi Cepat (TARC) Solo terkait penerbitan SHP 40 dan 41 di Taman Sriwedari, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Solo.
Ketua TARC, Muhammad Taufiq menuturkan, saat kedua SHP diterbitkan, tanah tersebut masih dalam sengketa di pengadilan. Adanya Penetapan Sita oleh Pengadilan Negeri Surakarta :10/PEN.PDTIEKS/2015/PN.Skt. Jo No:31/Pdt.G/2011/PN.SKA Jo No:87/Pdt/2012/PT.Smg Jo No:3249-K/Pdt/2012 tertanggal 26 September 2018 membuat lahan di Pusat Kota Solo tersebut seharusnya dikembalikan ke ahli waris R.M.T  Wirdjodiningrat.
“Penerbitan SHRP 40 dan 41 pada 2015 dan 2016 yang kemudian dijadikan tameng Pemkot Solo untuk terus menguasai lahan adalah kesalahan BPN Solo. Hal iti tidak benar karena tidak sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Presiden (Perpres) No. 63/2013 Tentang Badan Pertanahan Nasional Indonesia,” urainya, Jumat (30/11/2018).
Dalam pasal tersebut disebutkan fungsi BPN di antaranya  (c) pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dal pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Iingkungan BPN RI; (h) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan; (n) penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi Iain di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kepala BPN seharusnya dapat menolak melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak jika tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di pengadilan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 45 poin (1), khususnya huruf a. Pada pasal 30 poin (1) PP yang sama disebutkan, atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah : e. yang data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan ke Pengadilan serta ada perintah untuk status quo atau putusan penyitaan dari Pengadilan, dibukukan dalam buku tanah dengan mengosongkan nama pemegang haknya dan hal-hal lain yang disengketakan serta mencatat didalamnya adanya sita atau petintah status quo tersebut,” tandas Taufiq.
Dikatakan Taufiq, tindakan BPN Solo yang tetap menerbitkan SHP 40 dan 41 pada saat tanah masih sengketa di pengadilan dapat diduga merupakan tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 421 KUHP, yaitu “Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan  sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
“Pejabat yang melakukan hal pada pasal 421 itu biasa disebut abuse of power. Negara Indonesia adalah Negara hukum. Artinya, putusan tertinggi dalam suatu permasalahan adalah putusan hakim dalampengadilan. Selama tanah dalam proses sengketa, maka tanah tak bisa dipasangi hak apapun atau status quo. Kemudian, sudah ada sita eksekusi dari Pengadilan Negeri (PN) Solo. Eksekusi adalahmenjalankan putusan pengadilan,” paparnya.
Taufiq menekankan, fungsi utama BPN hanya dua yaitu mencatat atau menghapus catatan [tanah]. BPN tak berhak mengeksaminasi atau menilai putusan pengadilan, lebih-lebih putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
“Kenapa ada eksekusi? Berarti ada putusan yang harus dijalankan. Karena inilah yang disebut kepastian hukum. Tetapi kalau sampai ada penolakan dari BPN, lalu ada gugatan. Lalu ada proses sampai kasasi, kemudian kelak muncul SHP 43 dan 44, berarti kan enggak ada kepastian hukum,” tukasnya.
Kendati demikian, diakui Taufiq, TARC tidak mewakili ahli waris atau kuasa hukum. Tapi TARC melihat ada aroma tidak fair dalam kasus sengketa itu sehingga merespons untuk menempatkan persoalan sesuai porsinya.
“Kami mengimbau kuasa ahli waris Sriwedari membuat laporan ke polisi dan membuat pengaduan ke Menteri Agraria atau Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah untuk membatalkan SHP 40 dan 41 karena itu dibuat saat proses sengketa,” tandasnya.


Sumber : https://joglosemarnews.com/2018/11/kasus-tanah-sriwedari-solo-terbitkan-shp-40-dan-41-tarc-nilai-bpn-solo-lakukan-penyalahgunaan-wewenang/

Kamis, 22 November 2018

BUKU PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH LANGSUNG SERENTAK NASIONAL

Judul Buku :
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH LANGSUNG SERENTAK NASIONAL

Karya :
Gotfridus Goris Seran dan Muhammad Taufiq

Edisi Pertama 2018
Diterbitkan oleh UNIDA PRESS
Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Ciawi, Bogor, 16720.

Merupakan buku yang dibentuk dari hasil penelitian yang di latarbelakangi oleh pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan : 1. Secara terpisah atau sendiri-sendiri sejalan dengan jumlah daerah yang ada, 2. Secara serentak bertahap parsial. Penelitian ini berusaha untuk membahas dan mendesain pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung serentak nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa agar serentak nasional, perlu dilakukan setidaknya lima hal, yaitu : a. mendefinisikan secara tepat pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung serentak nasional serta menentukan secara tepat pula tujuan, basis dan varian/tipe penyelenggaraan, b. mensinkronkan secara teratur jadwal penyelenggaraan, c. mensinkronkan secara teratur waktu penyelenggaraan (Waktu pemungutan suara dan waktu pelantikan), d. Menetapkan secara tepat formula penentuan pasangan calon terpilih, e. mensinkronkan dan mengkodifikasi regulasi/ undang-undang pemilu.

Buku ini bermanfaat bagi mahasiswa yang mempelajari tentang kepemiluan, politisi, legislator, birokrat pemerintahan, penyelenggara pemilu, dan mereka yang berminat dengan pengkajian masalah-masalah pemilukada.



Selasa, 28 Agustus 2018

Buku MT&P

Untuk Stok Buku :
1. Keadilan Substansial 9 Buah
2. Mahalnya Keadilan 29 Buah
3. Terorisme dalam Demokrasi 127 Buah
4. Kejahatan Korporasi 93 Buah
Buruan beli sebelum kehabisan,,,,

Minggu, 26 Agustus 2018

Buku Kejahatan Korporasi

Terimakasih kepada Bapak Puji Tri Asmoro, S.H., M.H. Kajari Grobogan yang telah order buku "Kejahatan Korporasi" Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H. semoga bermanfaat sebagai referensi dalam penegakan hukum.



Terimakasih kepada Bapak Ponco Hartanto, S.H., M.H. Kajari Jember yang telah order buku "Kejahatan Korporasi" Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H. semoga bermanfaat sebagai referensi dalam penegakan hukum.


Minggu, 19 Agustus 2018

UU ITE AKHIRNYA JADI ALAT MEMENJARAKAN LAWAN POLITIK DAN ORANG YANG TIDAK DISUKAI PENGUASA


UU ITE AKHIRNYA JADI ALAT MEMENJARAKAN LAWAN POLITIK DAN ORANG YANG TIDAK DISUKAI PENGUASA 

Dalam pendalaman kasus akhir-akhir ini, saya mencatat  di mana tidak ada delik  pencemaran nama baik, penistaan agama, dan pengancaman. Setidaknya terdapat  empat pola pemidanaan. Pertama, kasus UU ITE dimanfaatkan sebagai alat  balas dendam, Kedua, kasus UU ITE sebagai barter perkara. Ketiga, kasus UU ITE sebagai alat membungkam kritik, Keempat, kasus UU ITE sebagai shock therapy  bagi pengitik penguasa.

Sumber data: SAFEnet

Sesungguhnya hal keliru bila menyatakan bahwa UU ITE yang baru disahkan sebagai alat membelenggu karena motivasi awal direvisinya UU ITE adalah untuk memperlonggar masyarakat melakukan kritik. Awalnya revisi ini
aparat tidak akan lagi dengan mudah melakukan penangkapan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Namun yang terjadi sebaliknya,pasca Ahok tumbang lewat kasus ITE terjadi balas dendam sistematis.

Semestinya jika membaca original intent(naskah aseli),kehadiran UU ITE yang baru dapat memberikan perlindungan kepada publik yang dirugikan karena transaksi elektronik, menyebarkan berita bohong, dan merugikan konsumen.Sayangnya yang terjadi sekarang sebaliknya,ITE dipakai pola menghabisi rakyat yang mengrikitik penguasa. Terbukti rangking  pelapor utama ITE adalah penguasa(pulisi) dan pegiat medsos bayaran  kroni penguasa yang kecewa jagonya kalah.

PERAN SERTA MASYARAKAT, MANFAAT DAN FUNGSI BELA NEGARA

PERAN SERTA MASYARAKAT, MANFAAT DAN FUNGSI DI DALAM BELA NEGARA, DAN LAW ENFORCEMENT DI NEGARA DEMOKRASI DAN NEGARA TOTALITER.

Artikel ini disampaikan pada seminar MIPA Universitas Sebelas Maret Surakarta pada hari sabtu, 18 Agustus 2018.