Wabah Virus Corona : Sistem Peradilan dan Pemeriksaan Saksi Secara Jarak Jauh Perlu Dipertimbangkan

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga hukum dan peradilan seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi perlu mempertimbangkan untuk melakukan sistem peradilan dan pemeriksaan menggunakan perangkat teknologi. Pemeriksaan menggunakan teknologi seperti video conference perlu dipertimbangkan saat situasi seperti sekarang akibat pandemi virus corona.

Ahli hukum dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Muhammad Taufiq mengatakan bahwa kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) memang belum mengatur penggunaan video conference atau teleconference sebagai sarana peradilan dan pemeriksaan tersangka ataupun saksi. Akan tetapi, kata Taufiq UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, memungkina mekanisme itu dilakukan.

“MK [Mahkamah Konstitusi] sudah pernah dan sering teleconference, memang sesuai KUHAP Pasal 185 keterangan saksi yang kuat adalah apa yang disampaikan di dalam sidang, tapi dalam kondisi abnormal itu bisa dilakukan demi menegakkan keadilan dan menjalankan asas peradilan yang cepat dan murah,” ujarnya Senin (23/3/2020).

Seperti diketahui, lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan pemeriksaan saksi dengan mekanisme pemeriksaan langsung. Hanya saja, mekanisme itu disebut KPK dilakukan dengan mitigas yang ketat untuk mencegah penyebaran virus corona.

Selain itu, Mahkamah Agung (MA) juga tetap menggelar sejumlah persidangan dengan berbagai pertimbangan. Taufiq berpandangan pelaksanaan persidangan memang tidak bisa ditunda karena untuk memberikan kepastian hukum bagi tersangka maupun terdakwa. Hanya saja, hal itu perlu dipertimbangkan dengan memakai teknologi yang ada. “Kalau ditunda karena alasan pandemi, justru melanggar HAM [hak asasi manusia] dan kepastian hukum. Kasihan orang yang berposisi sebagai tersangka atau terdakwa, dia dilanggar dua haknya sekaligus HAM dan kepastian hukum.”

Sumber: https://kabar24.bisnis.com/read/20200324/16/1217324/wabah-virus-corona-sistem-peradilan-dan-pemeriksaan-saksi-secara-jarak-jauh-perlu-dipertimbangkan-

Deklarasi #KamiOposisi Soloraya

Tata pemerintahan yang ideal selain memerlukan seperangkat aturan yang berkeadilan dan pemerintah yang amanah, juga meniscayakan diperlukannya partisipasi masyarakat dalam mengontrol jalannya roda pemerintahan. Sikap kritis masyarakat sangat diperlukan untuk mengimbangi kewenangan besar yang melekat pada penguasa berupa kewenangan membuat aturan dan kewenangan memerintah atau membuat kebijakan. Selain dilakukan masyarakat, fungsi kontrol idealnya juga dilakukan oleh partai-partai di parlemen.

Namun di periode kedua Jokowi sebagai presiden, hampir semua partai melebur dalam koalisi pemerintahan. Seolah tidak ada yang rela kehilangan “kue kekuasaan”. Kondisi politik yang demikian membuat rakyat harus berdiri sendiri, menjadi oposisi, berhadap-hadapan dengan elit kekuasaan.

Menjadi oposisi berarti mengemban tugas sebagai penyeimbang kekuasaan, mengoreksi setiap produk legislasi dan kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada rakyat. Oposisi berarti pula meneruskan perjuangan para pahlawan yang bercita-cita Negara Indonesia menjadi Negara makmur, adil dan sejahtera. Inilah hakikat menjadi oposisi, yang hari ini ditelantarkan oleh partai-partai pemburu kue kekuasaan.

Gerakan rakyat #KamiOposisi tidak dipungkiri merupakan sebuah perlawanan atas merapatnya Prabowo Subianto yang sebelumnya menjadi simbol perjuangan rakyat dan ulama’. Dukungan rakyat kepada Prabowo semasa Pilpres 2019 tidak lepas dari rekomendasi yang dihasilkan oleh Ijtima’ Ulama I-III. Namun, merapatnya Prabowo merupakan akhir dari dukungan rakyat sebagaimana pula diserukan oleh ulama PA 212.

Kehadiran gerakan #KamiOposisi sangat diperlukan mengingat pemerintahan Joko Widodo selama periode pertama bisa dibilang gagal di semua bidang. Dalam bidang hukum, pemerintah memperlihatkan praktek disparitas pidana yang bertolakbelakang dengan keadilan. Di bidang ekonomi pemerintah gagal mewujudkan pemerataan ekonomi. Sedangkan Hak Asasi Manusia (HAM) begitu dilecehkan dengan pembungkaman dan tindakan represif aparat terhadap para demonstran, bahkan hingga jatuh korban jiwa.

Fakta-fakta di atas merupakan rasionalitas munculnya gerakan #KamiOposisi yang dengan tegas menolak mendukung pemerintahan yang gagal dan abai terhadap perlindungan HAM. Sekalipun harus berdiri sendiri, rakyat akan tetap menggaungkan gerakan #KamiOposisi. Karena hidup merdeka mahal harganya, dan hanya akan diperjuangkan oleh orang-orang yang berani melawan akumulasi kekuasaan pada kelompok otoriter.

Solo, 23 Oktober 2019

Presidium #KamiOposisi Soloraya

Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H.

Learn From The Expert Sunan Hotel Solo

Rabu (23/10) bertempat di Sunan Hotel Solo, Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H., selaku Corporate Lawyer Sunan Hotel memberikan pengajaran terkait bahasa-bahasa dalam kontrak yang biasa dilakukan dalam bisnis perhotelan. Diikuti oleh segenap jajaran manajemen Muhammad taufiq menjelaskan pentingnya penguasaan seputar contract drafting. Secara lebih khusus dalam penggunaan bahasa kontrak yang baik dan benar secara kaidah kebahasaan maupun kaidah penulisan hukum.

Learn From The Expert di Sunan Hotel sejatinya merupakan agenda rutin yang dilaksanakan dalam rangka memberikan rambu-rambu hukum dalam berbisnis. Atas dasar itulah pentingnya menjalin kerjasama yang lestari antara dunia bisnis dengan dunia hukum.

NGOPI HUKUM

Demi memperluas akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Dr. Muhammad taufiq, S.H., M.H. mengadakan konsultasi gratis bagi siapapun. Masyarakat yang ingin bertanya seputar solusi hukum bagi permasalahnnya bisa berkonsultasi setiap Rabu pukul 13:00-14:00 WIB di De Lanos Kopi Jl. Tentara Pelajar Nomor 38 Bibis (Belakang RS dr. Oen Kandang Sapi).

Prof. Suteki Datangi Polda Jawa Timur Untuk Mengadukan Akun Facebook Atas Pencemaran Nama Baik

Senin (15/07) lalu, Prof. Suteki dengan didampingi penasihat hukum mendatangi Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur untuk melakukan pengaduan atas akun Facebook yang telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap dirinya. Akun Facebook dengan nama ‘Budhi Setyanto’ telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik kepada Prof. Suteki melalui kolom komentar di status Facebook Prof. Suteki maupun melalui status akun Facebook pribadi pelaku. Pengaduan tersebut merupakan tindak lanjut karena perbuatan pelaku dianggap telah melampaui batas kewajaran dan terus menerus melakukan penghinaan terhadap Prof. Suteki. 

Pengaduan yang disampaikan Prof. Suteki telah diterima dan akan ditindaklanjuti oleh penyidik Subdit V Siber Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur. Dalam pengaduan tersebut, Prof. Suteki telah melampirkan bukti-bukti tangkapan layar yang menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap beliau. Pelaku dilaporkan atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.. Pelaku yang melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Permenristekdikti No.5 Tahun 2019 Bertentangan Dengan UU Advokat

Oleh : Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H.*)

Bahwa pada 22 Januari 2019 telah terbit Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA). Pada Intinya, Permenristekdikti ini mengatur tentang prosedur proses menjadi advokat diharuskan menjalani PPA yang diselenggarakan oleh organisasi advokat yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi (Fakultas Hukum) berakreditasi B.

Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Permenristekdikti tersebut, mengatur lamanya masa studi PPA paling cepat selama 2 semester (1 tahun) dan paling lama selama 6 semester (3 tahun) dengan bobot paling kurang 24 satuan kredit semester (sks), serta diwajibkan untuk mencapai Indeks Prestasi Kumulutaif (IPK) minimal 3,00. Setelah lulus, mendapat gelar profesi Advokat yang diberikan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan berikut sertifikasi dari organisasi advokat.

Berdasarkan hal tersebut, kami selaku Organisasi DPC IKADIN Surakarta berpendapat bahwa prosedur ini dinilai melanggar proses pengangkatan advokat sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang sudah berjalan selama ini. UU Advokat mewajibkan Calon Advokat untuk menempuh Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Ujian Profesi Advokat (UPA) yang diselenggarakan oleh organisasi advokat, melaksanakan magang selama 2 tahun, serta pengambilan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi setempat.

Bagi kami, Permenristekdikti 5/19 bertentangan dan melampaui kewenangan UU Advokat yang secara serta merta hendak mengubah tata cara rekrutmen Calon Advokat. Selain daripada itu Permenristekdikti tersebut juga bertentangan dengan Putusan MK No. 95/PUU-XIV/2016 yang menyebutkan jika penyelenggara PKPA adalah Organisasi Advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang berakreditasi minimal B. Namun, di dalam Pasal 2 ayat (2) Permenristekdikti 5/2019 penyelenggara PPA (bukan PKPA) adalah perguruan tinggi yang bekerja sama dengan organisasi advokat. Jadi, Permenristekdikti 5/2019 kami nilai telah secara sewenang-wenang hendak ‘melucuti’ kewenangan Organisasi Advokat untuk melaksanakan PKPA.

Kami menilai, berlakunya Permenristekdikti ini akan berpotensi mempersulit akses keadilan bagi rakyat miskin yang membutuhkan bantuan hukum. Advokat yang didedikasikan jasanya untuk menangani perkara-perkara orang miskin (Probono) akan sulit untuk diakses dan dicari. Sebabnya, Permenristekdikti itu memperpanjang proses pengangkatan advokat dan berimbas kepada membengkaknya biaya untuk menjadi seorang advokat.

Berdasarkan pendapat yang telah kami uraikan tersebut, yang paling terpenting adalah Permenristekdikti sebagai Peraturan Pelaksana tidak boleh melebihi atau bertentangan dengan kewenangan UU Advokat sebagai aturan yang lebih tinggi (UU yang mendasarinya). Jadi Permenristekdikti tidak diperbolehkan bertentangan dengan prinsip umum Hierarki Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun kami sepakat apabila Permenristekdikti ini, dimaksudkan untuk meningkatkan mutu Advokat, di mana PKPA yang ada selama ini tidak boleh “asal-asalan” dan memadatkan perkuliahan.

*) Ketua DPC Ikadin Surakarta yang juga merupakan Dosen Pasca Sarjana Universitas Djuanda Bogor.

Sumber: http://lawfirm-mtp.com/news-66-Permenristekdikti-No-5-Tahun…

Bukan Termasuk Pengedar, Ahli Sarankan Terdakwa Direhabilitasi

Bantul-Agenda sidang kasus tindak pidana Narkotika dengan tersangka Koko Santoso di Pengadilan Negeri Bantul pada Rabu (26/6) yakni mendengarkan Keterangan Ahli. Penasihat Hukum terdakwa menghadirkan Dr. Muhammad Taufik, S.H., M.H., sebagai Ahli Pidana untuk membedah Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus yang menjerat terdakwa Koko Santoso.

Dalam keterangannya Ahli menyampaikan Pasal 111 ndang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seharusnya hanya dikenakan kepada bandar. Muhammad Taufiq menambahkan, "Jika dilihat dari fakta hukum di dalam surat dakwaan, Terdakwa hanya menyimpan dan menguasai tanaman ganja seberat 2,80 gram, dengan seberat 2,80 gram tentu sangat tidak logis apabila Terdakwa diklasifikasikan sebagai seorang pengedar atau bandar."

Selain itu Ahli menyoroti terkait unsur niat yang menurutnya tidak terpenuhi. "Dalam perkara ini perlu juga untuk membuktikan motif dari pada Terdakwa menguasai barang tersebut, karena untuk membuktikan dan mengklasifikasikan peran dari Terdakwa dalam hal ini apakah Terdakwa sebagai seorang Pengedar, bandar atau pengguna, atau bisa jadi dalam hal ini hanya dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk menjebaknya tersangkut dalam masalah perkara Pidana khususnya Narkotika dengan menaruh barang bukti di rumah Terdakwa dan memanipulasi peristiwa pidana. Sehingga dalam perkara a quo harusnya Terdakwa tak bisa dijerat dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, karena kenyataannya frasa Pasal 111 UU No 35/2009 yang terdapat frasa “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika” sesungguhnya telah terdapat suatu ketidakpastian", tegasnya.

Pada akhir keterangannya Ahli menyampaikan hendaknya Terdakwa tidak dipenjara karena tidak termasuk seorang pengedar maupun terlibat di dalam peredaran narkotika. Ahli pun menyarankan agar Terdakwa direhabilitasi sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial pada Angka 2 huruf b angka 2 yang menjelaskan tentang ditemukannya barang bukti pemakaian bahwa kelompok ganja kurang dari 5 gram dapat dikategorikan sebagai pemakai (korban), dan di dalam perkara tersebut faktanya hanya ditemukan seberat 2,80 gram.