NGOPI HUKUM

Demi memperluas akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Dr. Muhammad taufiq, S.H., M.H. mengadakan konsultasi gratis bagi siapapun. Masyarakat yang ingin bertanya seputar solusi hukum bagi permasalahnnya bisa berkonsultasi setiap Rabu pukul 13:00-14:00 WIB di De Lanos Kopi Jl. Tentara Pelajar Nomor 38 Bibis (Belakang RS dr. Oen Kandang Sapi).

Prof. Suteki Datangi Polda Jawa Timur Untuk Mengadukan Akun Facebook Atas Pencemaran Nama Baik

Senin (15/07) lalu, Prof. Suteki dengan didampingi penasihat hukum mendatangi Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur untuk melakukan pengaduan atas akun Facebook yang telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap dirinya. Akun Facebook dengan nama ‘Budhi Setyanto’ telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik kepada Prof. Suteki melalui kolom komentar di status Facebook Prof. Suteki maupun melalui status akun Facebook pribadi pelaku. Pengaduan tersebut merupakan tindak lanjut karena perbuatan pelaku dianggap telah melampaui batas kewajaran dan terus menerus melakukan penghinaan terhadap Prof. Suteki. 

Pengaduan yang disampaikan Prof. Suteki telah diterima dan akan ditindaklanjuti oleh penyidik Subdit V Siber Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur. Dalam pengaduan tersebut, Prof. Suteki telah melampirkan bukti-bukti tangkapan layar yang menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap beliau. Pelaku dilaporkan atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.. Pelaku yang melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Permenristekdikti No.5 Tahun 2019 Bertentangan Dengan UU Advokat

Oleh : Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H.*)

Bahwa pada 22 Januari 2019 telah terbit Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA). Pada Intinya, Permenristekdikti ini mengatur tentang prosedur proses menjadi advokat diharuskan menjalani PPA yang diselenggarakan oleh organisasi advokat yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi (Fakultas Hukum) berakreditasi B.

Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Permenristekdikti tersebut, mengatur lamanya masa studi PPA paling cepat selama 2 semester (1 tahun) dan paling lama selama 6 semester (3 tahun) dengan bobot paling kurang 24 satuan kredit semester (sks), serta diwajibkan untuk mencapai Indeks Prestasi Kumulutaif (IPK) minimal 3,00. Setelah lulus, mendapat gelar profesi Advokat yang diberikan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan berikut sertifikasi dari organisasi advokat.

Berdasarkan hal tersebut, kami selaku Organisasi DPC IKADIN Surakarta berpendapat bahwa prosedur ini dinilai melanggar proses pengangkatan advokat sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang sudah berjalan selama ini. UU Advokat mewajibkan Calon Advokat untuk menempuh Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Ujian Profesi Advokat (UPA) yang diselenggarakan oleh organisasi advokat, melaksanakan magang selama 2 tahun, serta pengambilan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi setempat.

Bagi kami, Permenristekdikti 5/19 bertentangan dan melampaui kewenangan UU Advokat yang secara serta merta hendak mengubah tata cara rekrutmen Calon Advokat. Selain daripada itu Permenristekdikti tersebut juga bertentangan dengan Putusan MK No. 95/PUU-XIV/2016 yang menyebutkan jika penyelenggara PKPA adalah Organisasi Advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang berakreditasi minimal B. Namun, di dalam Pasal 2 ayat (2) Permenristekdikti 5/2019 penyelenggara PPA (bukan PKPA) adalah perguruan tinggi yang bekerja sama dengan organisasi advokat. Jadi, Permenristekdikti 5/2019 kami nilai telah secara sewenang-wenang hendak ‘melucuti’ kewenangan Organisasi Advokat untuk melaksanakan PKPA.

Kami menilai, berlakunya Permenristekdikti ini akan berpotensi mempersulit akses keadilan bagi rakyat miskin yang membutuhkan bantuan hukum. Advokat yang didedikasikan jasanya untuk menangani perkara-perkara orang miskin (Probono) akan sulit untuk diakses dan dicari. Sebabnya, Permenristekdikti itu memperpanjang proses pengangkatan advokat dan berimbas kepada membengkaknya biaya untuk menjadi seorang advokat.

Berdasarkan pendapat yang telah kami uraikan tersebut, yang paling terpenting adalah Permenristekdikti sebagai Peraturan Pelaksana tidak boleh melebihi atau bertentangan dengan kewenangan UU Advokat sebagai aturan yang lebih tinggi (UU yang mendasarinya). Jadi Permenristekdikti tidak diperbolehkan bertentangan dengan prinsip umum Hierarki Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun kami sepakat apabila Permenristekdikti ini, dimaksudkan untuk meningkatkan mutu Advokat, di mana PKPA yang ada selama ini tidak boleh “asal-asalan” dan memadatkan perkuliahan.

*) Ketua DPC Ikadin Surakarta yang juga merupakan Dosen Pasca Sarjana Universitas Djuanda Bogor.

Sumber: http://lawfirm-mtp.com/news-66-Permenristekdikti-No-5-Tahun…

Bukan Termasuk Pengedar, Ahli Sarankan Terdakwa Direhabilitasi

Bantul-Agenda sidang kasus tindak pidana Narkotika dengan tersangka Koko Santoso di Pengadilan Negeri Bantul pada Rabu (26/6) yakni mendengarkan Keterangan Ahli. Penasihat Hukum terdakwa menghadirkan Dr. Muhammad Taufik, S.H., M.H., sebagai Ahli Pidana untuk membedah Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus yang menjerat terdakwa Koko Santoso.

Dalam keterangannya Ahli menyampaikan Pasal 111 ndang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seharusnya hanya dikenakan kepada bandar. Muhammad Taufiq menambahkan, "Jika dilihat dari fakta hukum di dalam surat dakwaan, Terdakwa hanya menyimpan dan menguasai tanaman ganja seberat 2,80 gram, dengan seberat 2,80 gram tentu sangat tidak logis apabila Terdakwa diklasifikasikan sebagai seorang pengedar atau bandar."

Selain itu Ahli menyoroti terkait unsur niat yang menurutnya tidak terpenuhi. "Dalam perkara ini perlu juga untuk membuktikan motif dari pada Terdakwa menguasai barang tersebut, karena untuk membuktikan dan mengklasifikasikan peran dari Terdakwa dalam hal ini apakah Terdakwa sebagai seorang Pengedar, bandar atau pengguna, atau bisa jadi dalam hal ini hanya dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk menjebaknya tersangkut dalam masalah perkara Pidana khususnya Narkotika dengan menaruh barang bukti di rumah Terdakwa dan memanipulasi peristiwa pidana. Sehingga dalam perkara a quo harusnya Terdakwa tak bisa dijerat dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, karena kenyataannya frasa Pasal 111 UU No 35/2009 yang terdapat frasa “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika” sesungguhnya telah terdapat suatu ketidakpastian", tegasnya.

Pada akhir keterangannya Ahli menyampaikan hendaknya Terdakwa tidak dipenjara karena tidak termasuk seorang pengedar maupun terlibat di dalam peredaran narkotika. Ahli pun menyarankan agar Terdakwa direhabilitasi sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial pada Angka 2 huruf b angka 2 yang menjelaskan tentang ditemukannya barang bukti pemakaian bahwa kelompok ganja kurang dari 5 gram dapat dikategorikan sebagai pemakai (korban), dan di dalam perkara tersebut faktanya hanya ditemukan seberat 2,80 gram.

LPSK WAJIB LINDUNGI SAKSI 02

Polemik terkait permohonan perlindungan saksi yang diajukan Tim Kuasa Hukum Pasangan 02 dalam sidang di Mahkamah Konstitusi menarik untuk dicermati. Perspektif yang berbeda disampaikan oleh Tim Hukum Pasangan 01 yang mendalilkan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hanya bisa memberikan perlindungan dan hak-hak Saksi dan/atau Korban khusus dalalm Perkara Pidana. Pakah benar seperti itu? Simak penjelasan menarik dari Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H., berikut.

Penasihat Hukum Prof. Suteki Inginkan Polda Jateng Segera Tetapkan Tersangka

Guru Besar Universitas Diponegoro (Undip) Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum., pada Selasa (18/6) kembali mendatangi Mapolda Jateng. Kehadiran Guru Besar Pidana Universitas Diponegoro Semarang tersebut dalam rangka memenuhi undangan klarifikasi penyidik Ditreskrimum Polda Jateng.

Sebelumnya Prof. Suteki mengadukan seorang oknum Guru Besar berinisial YJ yang diduga melakukan tindak pidana penghinaan terhadapnya. Pada kesempatan tersebut Prof. Suteki selaku pengadu dalam dugaan tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP menjelaskan kronologi hingga menyerahkan bukti-bukti.

Proses penyelidikan yang dimulai pukul 09:30 baru selesai pukul 16:30 setelah penyidik merasa cukup dengan keterangan dan bukti yang disampaikan. Selanjutnya penyidik akan meminta klarifikasi dari saksi-saksi dan YJ untuk diminta keterangannya sebelum menaikkan ke proses penyidikan.

Sementara itu Dr. Muhammad Taufiq, salah satu Penasihat Hukum Prof. Suteki, berharap penyidik segera menerbitkan Surat Tanda Laporan Polisi (STLP). “STLP berfungsi untuk mengaudit atau mengetahui sejauh mana proses hukum telah berjalan”, Muhammad Taufiq menambahkan.

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP adanya saksi dan bukti surat sudah cukup untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Oleh karena itu penasihat hukum menginginkan penyidik segera menetapkan YJ menjadi tersangka.

Sumber: http://lawfirm-mtp.com/news-65-Penasihat-Hukum-Prof-Suteki-…

MUHAMMAD TAUFIQ DAMPINGI PROF. SUTEKI MELAPORKAN REKTOR UNDIP KE POLDA JATENG

Semarang (31/5/2019). Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum., beserta Tim Penasihat Hukum yang dipimpin Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H., mendatangi Mapolda Jawa Tengah dalam rangka mengadukan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Kronologi pencemaran nama baik tersebut bermula setelah Profesor Suteki menjadi Ahli dalam Judicial Review Perppu Nomor 2 Tahun 2017 (Perppu Ormas) di Mahkamah Konstitusi (MK). Keterangan Ahli yang beliau berikan dianggap berseberangan dengan sikap Pemerintah sehingga Rektor Undip pada Juni 2018 mengeluarkan SK Pemberhentian Sementara dengan Nomor 223/UN.7P/KP/2018 tanpa didahului pemeriksaan untuk membuktikan kesalahannya.

Dalam SK tersebut Profesor Suteki diberhentikan sementara dari tiga jabatan sekaligus, yakni: Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum FH Undip; Ketua Senat FH Undip; dan Anggota Komisi IV Senat Akademik Undip.

Profesor Suteki kembali dikejutkan dengan munculnya SK Rektor Nomor 586/UN7.P/KP/2018 tentang Pemberhentian beliau dari jabatan Kaprodi MIH dan Ketua Senat FH tertanggal 28 November 2018. Ironisnya SK tersebut baru diberikan pada tanggal 25 Mei 2019, enam bulan setelah dikeluarkan.

Selama kurun waktu Juni 2018 hingga November 2018, Profesor Suteki tidak pernah menjalani pemeriksaan apapun untuk membuktikan kesalahan apa yang telah dilakukannya. Namun secara tiba-tiba Profesor Suteki dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat disiplin pegawai. Hal ini jelas merupakan tuduhan keji dan menyerang nama baik Profesor Suteki.

Dengan demikian Rektor Undip diduga kuat telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Oleh karena itu Profesor Suteki mengadukan Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Undip ke Ditreskrimum Polda Jateng dengan didampingi Tim Penasihat Hukumnya yang terdiri dari Dr. Muhammad Taufiq, SH., M.H., Dr. H. WP Djatmiko, S.S.,S.H., M.H., M.Sc., dan Pandji Ndaru Sonatra, S.H., M.H.

Sumber: http://www.zonasatunews.com/nasional/prof-suteki-melawan-adukan-rektor-undip-ke-polda-jateng/