TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Bertempat di Sekretariat Pendukung Prabowo-Sandiaga Uno, Smart Padi Hotel Sanashtri Solo, terselenggara acara Ngobrol Santai program OK-OCE.
Di mana acara tersebut mengambil tema 'Strategi Menumbuhkan Kewirausahaan Untuk Meningkatkan Lapangan Pekerjaan'. Co Founder OK-OCE Indonesia, Indra C Uno memastikan bahwa program OK-OCE mampu memberikan solusi untuk permasalahan kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia.
"Terlebih sektornya di Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)," katanya saat menjadi pembicara dalam acara tersebut, Sabtu (26/1/2019)
Mengingat Prabowo-Sandi memang fokus pada percepatan ekonomi, pihaknya mengklaim program OK-OCE yang diinisiasi oleh Sandiaga Uno, saat ini sudah dikembangkan oleh 60 ribu masyarakat.
Targetnya, di 2022 dapat menyasar 200 ribu masyarakat atau wirausaha yang memanfaatkan OK-OCE.
Ada beberapa indikator dari fokus program OK-OCE ini, yakni, pelatihan, pendampingan, pendaftaran, perizinan, dan permodalan.
"Harapannya ini dapat jadi solusi agar ekonomi indonesia berpihak kepada rakyat, melalui penciptaan lapangan kerja," tutupnya. (*)
Sumber : http://solo.tribunnews.com/2019/01/26/ngobrol-santai-bersama-relawan-prabowo-sandi-di-solo-gaungkan-ok-oce-untuk-pemberdayaan-wirausaha
Merdeka.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahudin Uno, kembali melakukan kunjungan Kota Solo, setelah 28 Desember lalu. Sandi diperkirakan tiba di markas banteng pukul 11.45 dan langsung bersantap siang bersama sejumlah tokoh di Soto Ayam Gading 4, Jalan Brigjen Sudiarto.
Ketua Panitia dari Relawan Solo Ganti Presiden (SGP), Muhammad Taufiq, mengatakan acara kunjungan Sandiaga sedianya akan dilakukan pada Minggu (13/1) besok pagi. Namun di saat bersamaan ada acara di Jakarta yang tak bisa ditinggalkan, sehingga dimajukan menjadi hari ini.
"Iya benar, acara bang Sandi kita ajukan hari ini. Nanti langsung makan di Soto Gading," ujar Taufik.
Usai makan siang, lanjut Taufik, Sandi akan melakukan kunjungan ke produsen kaos di Desa Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Dilanjutkan bertemu masyarakat Kampung Kertopuran, Solo di Gedung Ummat Islam, Jayengan, Serengan.
"Bang Sandi juga akan melakukan kunjungan ke pengrajin gamelan di Bekonang, Mojolaban, Sukoharjo. Setelah itu beliau akan kembali ke Jakarta," jelas Taufiq.
Sandi berkunjung tepat sehari setelah Ketua BPN Prabowo-Sandi, Jenderal Purn Djoko Santoso, meresmikan markas pemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut 02 itu di Jalan Letjen Suprapto 53 A, Sumber, Banjarsari, Solo. Gedung berlantai 3 yang hanya berjarak 500 meter dari kediaman pribadi Presiden Joko Widodo. [lia]
JP Smart Padi di hotel Lorin, Karanganyar (10/1). (GATRA/Rahma N/far)
Artikel Terkait
Solo, Gatra.com- Alumni Universitas Sebelas Maret (UNS) membentuk kubu untuk masing-masing calon presiden. Untuk calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, alumni UNS memberikan dukungan dengan mengusung nama Josmart.
Sebagian alumni lainnya juga membentuk Smart Padi sebagai dukungan bagi pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Ketua Smart Padi Solo M Taufik tidak menampik dinamika yang terjadi. Diakui bahwa alumni UNS terbelah dukungannya. Namun dirinya menekankan tidak ada pertikaian antar kubu alumni.
"Ini hal biasa dan tidak ada masalah," ucapnya saat ditemui di sela Jumpa Pers mengenai Smart Padi Kamis (10/1) sore.
Dirinya mengharapkan adanya persaingan ini menjadi kompetisi yang sehat. Bahkan harus ada misi yang diemban ketika nanti pasangan calon yang jadi.
"Kalau dari pihak kami, salah satu hal yang nantinya akan kami tekankan ketika pak Prabowo jadi, yakni pencabutan UU ITE. Sebab menurut kami UU ITE ini perkara perdata, jadi tidak perlu diubah," ucapnya.
Selain itu, satu lagi yang penting yakni mengenai netralitas birokrasi. "Kami akan melakukan kontrak politik agar nantinya aspirasi kami benar-benar diperhatikan," tegasnya.
Sementara itu Ketua DPP Josmart Heri Sosiawan menyatakan bahwa pihaknya memberikan dukungan pada pasangan capres nomor urut 1 karena sudah terbukti. "Dengan dukungan kami tentunya berharap kedepan pak Jokowi bisa memimpin lagi Indonesia agar lebih maju dan sejahtera," ucapnya.
Sementaranya itu menanggapi hal ini Ketua Ikatan Keluarga Alumni UNS (IKA UNS), Budi Harto menyatakan bahwa tidak bisa membatasi penggunaan nama smart yang merupakan singkatan dari Sebelas Maret. Namun Budi menekankan bahwa kompol relawan tersebut berada di luar struktur organisasi IKA UNS.
"Sikap ini bukan mencerminkan keseluruhan alumni, secara organisasi kami netral dalam pilpres kali ini," ia menegasnya.
Sumber : https://www.gatra.com/rubrik/nasional/pilkada-pilpres/379576-Alumni-UNS-Berkubu-Tekankan-Tak-Ada-Pertikaian
Muhammad Taufiq ketua TARC. IstimewaSOLO– Badan Pertanahan Nasional (BPN) Solo dinilai
melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menerbitkan Sertifikat Hak
Pakai (SHP) 40 dan 41. Hal itu diuraikan Tim Advokasi Reaksi Cepat
(TARC) Solo terkait penerbitan SHP 40 dan 41 di Taman Sriwedari,
Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Solo.
Ketua TARC, Muhammad Taufiq menuturkan, saat kedua SHP diterbitkan,
tanah tersebut masih dalam sengketa di pengadilan. Adanya Penetapan Sita
oleh Pengadilan Negeri Surakarta :10/PEN.PDTIEKS/2015/PN.Skt. Jo
No:31/Pdt.G/2011/PN.SKA Jo No:87/Pdt/2012/PT.Smg Jo No:3249-K/Pdt/2012
tertanggal 26 September 2018 membuat lahan di Pusat Kota Solo tersebut
seharusnya dikembalikan ke ahli waris R.M.T Wirdjodiningrat.
“Penerbitan SHRP 40 dan 41 pada 2015 dan 2016 yang kemudian dijadikan
tameng Pemkot Solo untuk terus menguasai lahan adalah kesalahan BPN
Solo. Hal iti tidak benar karena tidak sesuai dengan Pasal 3 Peraturan
Presiden (Perpres) No. 63/2013 Tentang Badan Pertanahan Nasional
Indonesia,” urainya, Jumat (30/11/2018).
Dalam pasal tersebut disebutkan fungsi BPN di antaranya (c)
pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dal pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unit organisasi di Iingkungan BPN RI; (h)
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian dan penanganan
sengketa dan perkara pertanahan; (n) penyelenggaraan dan pelaksanaan
fungsi Iain di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
“Kepala
BPN seharusnya dapat menolak melakukan pendaftaran peralihan atau
pembebanan hak jika tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di
pengadilan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 24/1997
Tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 45 poin (1), khususnya huruf a.
Pada pasal 30 poin (1) PP yang sama disebutkan, atas dasar alat bukti
dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3)
hak atas bidang tanah : e. yang data fisik atau data yuridisnya
disengketakan dan diajukan ke Pengadilan serta ada perintah untuk status
quo atau putusan penyitaan dari Pengadilan, dibukukan dalam buku tanah
dengan mengosongkan nama pemegang haknya dan hal-hal lain yang
disengketakan serta mencatat didalamnya adanya sita atau petintah status
quo tersebut,” tandas Taufiq.
Dikatakan Taufiq, tindakan BPN Solo yang tetap menerbitkan SHP 40 dan
41 pada saat tanah masih sengketa di pengadilan dapat diduga merupakan
tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 421 KUHP, yaitu
“Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk
melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan
pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
“Pejabat yang melakukan hal pada pasal 421 itu biasa disebut
abuse of power. Negara Indonesia adalah Negara hukum. Artinya, putusan
tertinggi dalam suatu permasalahan adalah putusan hakim dalampengadilan.
Selama tanah dalam proses sengketa, maka tanah tak bisa dipasangi hak
apapun atau status quo. Kemudian, sudah ada sita eksekusi dari
Pengadilan Negeri (PN) Solo. Eksekusi adalahmenjalankan putusan
pengadilan,” paparnya.
Taufiq menekankan, fungsi utama BPN hanya dua yaitu mencatat atau
menghapus catatan [tanah]. BPN tak berhak mengeksaminasi atau menilai
putusan pengadilan, lebih-lebih putusan yang sudah berkekuatan hukum
tetap.
“Kenapa ada eksekusi? Berarti ada putusan yang harus dijalankan.
Karena inilah yang disebut kepastian hukum. Tetapi kalau sampai ada
penolakan dari BPN, lalu ada gugatan. Lalu ada proses sampai kasasi,
kemudian kelak muncul SHP 43 dan 44, berarti kan enggak ada kepastian
hukum,” tukasnya.
Kendati
demikian, diakui Taufiq, TARC tidak mewakili ahli waris atau kuasa
hukum. Tapi TARC melihat ada aroma tidak fair dalam kasus sengketa itu
sehingga merespons untuk menempatkan persoalan sesuai porsinya.
“Kami mengimbau kuasa ahli waris Sriwedari membuat laporan ke polisi
dan membuat pengaduan ke Menteri Agraria atau Kantor Wilayah BPN Jawa
Tengah untuk membatalkan SHP 40 dan 41 karena itu dibuat saat proses
sengketa,” tandasnya.
Sumber : https://joglosemarnews.com/2018/11/kasus-tanah-sriwedari-solo-terbitkan-shp-40-dan-41-tarc-nilai-bpn-solo-lakukan-penyalahgunaan-wewenang/
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH LANGSUNG SERENTAK NASIONAL
Karya :
Gotfridus Goris Seran dan Muhammad Taufiq
Edisi Pertama 2018
Diterbitkan oleh UNIDA PRESS
Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Ciawi, Bogor, 16720.
Merupakan buku yang dibentuk dari hasil penelitian yang di latarbelakangi oleh pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan : 1. Secara terpisah atau sendiri-sendiri sejalan dengan jumlah daerah yang ada, 2. Secara serentak bertahap parsial. Penelitian ini berusaha untuk membahas dan mendesain pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung serentak nasional.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa agar serentak nasional, perlu dilakukan setidaknya lima hal, yaitu : a. mendefinisikan secara tepat pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung serentak nasional serta menentukan secara tepat pula tujuan, basis dan varian/tipe penyelenggaraan, b. mensinkronkan secara teratur jadwal penyelenggaraan, c. mensinkronkan secara teratur waktu penyelenggaraan (Waktu pemungutan suara dan waktu pelantikan), d. Menetapkan secara tepat formula penentuan pasangan calon terpilih, e. mensinkronkan dan mengkodifikasi regulasi/ undang-undang pemilu.
Buku ini bermanfaat bagi mahasiswa yang mempelajari tentang kepemiluan, politisi, legislator, birokrat pemerintahan, penyelenggara pemilu, dan mereka yang berminat dengan pengkajian masalah-masalah pemilukada.
Untuk Stok Buku : 1. Keadilan Substansial 9 Buah 2. Mahalnya Keadilan 29 Buah 3. Terorisme dalam Demokrasi 127 Buah 4. Kejahatan Korporasi 93 Buah Buruan beli sebelum kehabisan,,,,
