Justice Collaborator

Dimuat di Harian JOGLOSEMAR Sabtu, 05/05/2012 

Sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang membingungkan. Di satu pihak, lembaga ini ingin menuntaskan seluruh kasus korupsi yang untuk ke sekian kalinya melibatkan petinggi Partai Demokrat. Namun di pihak lain, KPK terkesan hati-hati saat memeriksa Angelina Sondakh. Ini tercermin dari sikap KPK yang ingin menempatkan Angie sebagai justice collaborator, yang dalam khasanah hukum pidana, tidak ada istilah demikian. Di sisi lain juga melihat sikap Angie tidak terbuka saat menjadi saksi Nazaruddin. Sikap KPK pada akhirnya akan membuat hakim menjadi bingung.

Hal itu karena sekali terperangkap untuk percaya bahwa peraturan-peraturan yang diumumkan adalah hal yang paling penting dalam hukum, akhirnya akan membuat perangkap yang lebih jauh. Bahwa  keseragaman dan kepastian hukum adalah amat penting dan diperoleh melalui penyeragaman dan kepastian dalam pengungkapan peraturan-peraturan. Maka seorang hakim mungkin terpengaruh dalam memutuskan apa yang adil bagi pihak-pihak yang diadilinya dalam situasi yang unik atau khusus. Dengan mempertimbangkan kemungkinan itu, hampir tidak terbayangkan pengaruh buruk dari pendapat di atas dalam kasus Angie yang mungkin tidak seperti pada kasus-kasus yang kemudian tidak dibawa ke pengadilan, karena kapasitasnya sebagai informan. Namun pada kasus Susno Duadji dan Agus Condro, meski keduanya wisthle blower, tetap diperlakukan sama. Hakim menolak untuk memberikan “keadilan” yang berbeda pada kasus yang diadilinya karena khawatir terhadap kasus-kasus yang berat atau sulit melahirkan hukum yang buruk. Lalu timbullah apa yang lebih tepat disebut sebagai “ketidakadilan berdasarkan hukum”. Keadilan seperti ini sangat tragis, karena didasarkan pada harapan yang sia-sia; suatu harapan untuk mengendalikan masa depan, padahal hakiki dari masa depan itu tidak pernah datang. Hakim dalam keadaan yang terbaik adalah seorang yang dapat dipercaya, yang bekerja keras memberikan keadilan melalui kebijaksanaannya dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang khusus dari suatu kasus. Dia tidak semata-mata mencari atau menciptakan peraturan-peraturan umum yang diterapkannya pada fakta-fakta yang diberikan padanya. Dia melakukan “keadilan” sebagaimana Aristoteles menjelaskan mengenai hal ini.

Menurut pandangan ini, persyaratan formal dari rule of law atau norma hukum adalah berlebihan dan bersifat merusak. Bilamana keadilan dalam perkara tertentu sejalan dengan ajaran rule of law adalah berlebihan. Bilamana “keadilan” dalam perkara tertentu dan rule of law bertentangan, maka rule of law pada tingkat tertentu bersifat merusak yaitu mengurangi pencapaian keadilan.

Di lain pihak kita dapati ada sosok sarjana hukum seperti Robert Bork yang lebih menyetujui norma hukum atau rule of law dari pada keadilan, karena ”Tidak ada suatu cara yang mendasar atau prinsip untuk memutuskan, bahwa kepuasan seseorang lebih pantas untuk mendapatkan penghargaan dari pada yang lain atau suatu bentuk kepuasan lebih berharga dari pada yang lain.”

Tidak ada cara untuk memutuskan persoalan-persoalan ini selain menunjuk kepada berbagai sistem moral atau nilai-nilai etika yang tidak memiliki objektivitas atau keabsahan hakiki padanya, tentang mana orang yang dapat dihukum dan tidak dapat dihukum. Persoalan moral masyarakat dan nilai-nilai etika, persoalan tingkat penderitaan yang disebabkan suatu tindakan, adalah persoalan-persoalan yang ada di dalam etika. Pengadilan tidak memiliki peranan lain selain menerapkan undang-undang dengan cara yang adil dan tidak memihak. Padahal patut disadari pengadilan kita tidak memiliki semua itu, khususnya etika dan nilai-nilai menegakkan keadilan.

Tak Menarik Lagi

Pada kasus Angie, kita semua telah sama-sama tahu, bahwa KPK terlalu ragu-ragu bahkan terkesan lamban untuk menetapkan tersangka sesudah Angie. Karena dari awal Angie tidaklah kooperatif dan dari awal pula KPK sesungguhnya sudah bisa menemukan identitas tentang siapa yang dimaksud “ketua besar” dalam percakapan Angie. Soal “apel Malang” dan “apel Washington” pun sudah ada di kantung KPK. Jika lembaga anti-korupsi yang nota bene superbodi ini serius dalam membuka informasi siapa yang berperan dalam Wisma Atlet, tanpa memberikan predikat justice collaborator pun bisa. Oleh karena itu, jika ia kemudian ditawari sebagai justice collaborator, jelas ini sebuah bentuk kebingungan KPK. Karena selain hukum acara kita tidak mengenal justice collaborator, predikat justice collaborator seharusnya sudah diberikan atau ditawarkan kepada Angie sebelum menjadi tersangka. Menurut hemat penulis, tawaran dari KPK kepada Angie di tengah jalan agar menjadi justice collaborator seperti memojokkan hakim untuk memutus ringan pada perkara Angie. Padahal sudah jelas, hukum acara di negara ini tidak mengenal itu.

Oleh karena itu menurut hemat penulis sebaiknya KPK bergerak lewat arah yang dibenarkan dalam hukum acara pidana kita. Artinya meski tanpa harus menjelaskan secara transparan untuk mengungkap nama-nama ke hadapan publik. Sebab ketika kasus dalam proses penyelidikan dan penyidikan itu wilayah penyidik KPK, baru sesudah ditetapkan sebagai tersangka nama itu bisa diumumkan kepada publik. Memberantas korupsi tidak perlu dengan memborbardir masyarakat dengan istilah-istilah asing yang selain tidak relevan, juga kadang tidak dipahami masyarakat. Karena yang diinginkan masyarakat sesungguhnya hanyalah siapa pelaku korupsi dan bagaimana upaya KPK me-recovery hasil kejahatan korupsi untuk dikembalikan kepada negara. Oleh karena itu mau memakai istilah justice collaborator atau wisthle blower atau apapun istilahnya, menjadi tidak menarik lagi. Untuk memulihkan reputasi KPK, cukuplah dengan mengumumkan bahwa korupsi Wisma Atlet yang ditangani KPK telah berhasil menyelamatkan kerugian negara sekian ratus miliar rupiah dan memenjarakan pelakunya tanpa peduli ia tokoh politik atau bukan. Sekali lagi jangan pula menekan atau membuat hakim bingung dengan predikat justice collaborator hanya demi menyenangkan KPK, seorang pelaku tindak pidana korupsi diringankan hukumannya. 

Muhammad Taufiq

Advokat, Kandidat Doktor Ilmu Hukum UNS