Kamis, 1 Februari 2018 16:46
0 Komentar
Foto: Pakar Hukum Universitas Juanda Bogor, Dr Muhammad Taufik, SH
“Ini jelas ada sangkut pautnya dengan 2019,” katanya di Laweyan, Solo, Surakarta pada Rabu (31/01/18).
Pada dasarnya, Taufiq tak sepenuhnya berseberangan dengan kebijakan itu. Ia mengaku sepakat dengan alasan Mendagri yaitu untuk keamanan yang lebih maju.
Namun, ada persoalan lain yang menurutnya juga harus dipertimbangkan. Ia melihat, adanya kesalahan dengan ditunjuknya polisi sebagai PJ Gubernur. Terlebih, kebijakan itu justru akan banyak melibatkan kepolisian di luar fungsinya dan membahayakan negara.
“Ini niatnya sudah nggak bener, kalau memang alasannya keamanan saya sepakat, kalau dengan alasan keamanan mbok semua gubernur diganti polisi aja. Dan kalau memang begitu ya ganti saja semuanya dari anggota kepolisian, bahkan sampai presiden. Tapi kalau itu terjadi, kepanjangan NKRI itu nantinya jadi beda, jadinya Negara Kepolisian Republik Indonesia,” ujarnya.
“Jadi jangan konyol ini,” sambungnya.
Secara hukum, kebijakan itu dipandang telah menabrak Permendagri No 74 Tahun 2016. Di mana, dalam peraturan itu disebutkan bahwa tidak boleh ada rangkap jabatan. Selain itu, Taufiq juga memperingatkan bahwa ketika krisis kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum terjadi dan polisi ditempatkan pada institusi yang tidak kredibel maka dampaknya akan semakin fatal. Yaitu kepercayaan masyarakat terhadap polisi akan semakin meningkat.
https://m.kiblat.net/2018/02/01/pj-gubernur-dari-polri-adakah-kaitan-dengan-pemilu-2019/
