Kejarlah Simulator, Polisi Kutangkap

Dimuat di Harian Solopos, Gagasan, edisi Rabu 15 Agustus 2012

Oleh  : Muhammad Taufiq*

Saya sengaja membuat judul jenaka dengan mengutip film yang dibintangi Deddy Mizwar, pemain teater yang sukses di layar lebar, untuk menggambarkan hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) belakangan ini.

Semakin luasnya pekerjaan polisi era kini, mengurusi perkelahian dalam pertandingan sepak bola hingga perselingkuhan artis, memang memerlukan diskresi bagi polisi. Memang tidak bisa membebankan segala urusan hukum kepada polisi.

Dalam kondisi ini perlu pengawasan akuntabilitas kepolisian yang efektif. Jumlah pelanggaran administrasi di kepolisian jauh lebih kecil dibanding perilaku polisi yang salah atau buruk.

Sebagai contoh, larangan Markas Besar Kepolisian untuk menerima pemberian gratis dalam bentuk apa pun termasuk parsel. Secara de facto masyarakat menoleransi ini dan menjadi budaya. Polisi dihadapkan pada situasi di mana penerimaan hadiah berupa apa pun termasuk uang sama sekali tidak berhubungan dengan etika profesi atau integritas pribadi.

Mayoritas dari mereka secara subjektif mendefinisikan perbuatan itu bukan bagian dari perilaku buruk. Kalangan akademisi dan pers sering kali menyebutnya sebagai perilaku menyimpang yang terorganisasi.

Faktanya, penyebab utama contoh atau perilaku buruk atau tidak baik ini hampir semuanya bermula dari manajemen kontrol yang tidak memadai. Pada gilirannya menyebabkan sistem pengawasan yang dibangun rusak.

Cara yang lumayan ampuh untuk mengurangi perilaku buruk polisi adalah akuntabilitas publik dan transparansi organisasi polisi, termasuk mengaudit sumber-sumber keuangan polisi serta mengumumkan secara terbuka kekayaan pejabat kepolisian segala tingkatan sebelum dan sesudah menjabat.

Selain itu, mewajibkan pelaporan secara berkala kekayaan polisi. Dan yang paling penting kejahatan, khususnya korupsi yang dituduhkan pada setiap polisi harus diperiksa oleh tim yang independen, dalam hal ini KPK.

Dengan argumen apa pun memang KPK yang lebih pantas menangani korupsi proyek pengadaan simulator kemudi sepeda motor dan mobil. KPK memang lembaga super body yang khusus untuk mempercepat pemberantasan korupsi.

Dicinta dan Dibenci

Revolusi penegakan hukum di Indonesia terkait dengan evolusi hak individu, juga gerakan internal dan eksternal untuk profesionalisme polisi. Karakteristik polisi di Indonesia berbeda dengan negara lain. Kamus Webster mendefinisikan akuntabilitas sebagai keharusan melaporkan, menjelaskan atau menjustifikasi tindakan.

Jamak diketahui sepanjang sejarah kepolisian di dunia ini kecuali di negara Amerika Serikat (AS), polisi selalu bertanggungjawab kepada kepala negara, baik pemimpin itu seorang raja (Hammurabi); monarki (Raja John dari Inggris ); atau seorang diktator (Napoleon, Stalin, Hitler).

Di AS yang dikenal sebagai negara demokrasi maju, polisi bertanggung jawab kepada politisi, hakim dan para pembuat hukum, dan tidak selalu berurusan dengan hak-hak individu. Gagasan bahwa polisi harus bertanggung jawab kepada warga yang mereka layani belum lahir dalam sejarah hingga tahun 1980-an dan 1990-an di AS, akuntabilitas  polisi untuk melindungi hak berkonstitusi yang berlatar belakang konsep hukum alam dan hak-hak dasar atau alamiah.

Awalnya dikembangkan oleh Hugo Grotius (Belanda, abad ke-16) dan John Locke (Inggris, abad ke-17) selanjutnya ditanamkan ke dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat dan konstitusi AS. Perubahan ini memberikan hak luas pada warga negara untuk mengendalikan polisi dan pengadilan seperti habeas corpus, hak untuk tidak memberikan keterangan dan hak untuk selalu didampingi pengacara (diatur dalam KUHAP).

Di Indonesia, momentum polisi mereformasi diri baru terjadi secara masif pada akhir 1990-an. Kekacauan pada 1998 setelah Soeharto turun memaksa polisi berinteraksi dengan warga masyarakat. Saat itu polisi secara nyata gagal menciptakan ketertiban umum dan melindungi harta pribadi warga negara.

Setahun sesudah reformasi, terhitung sejak 1 April 1999, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) resmi keluar dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/ABRI (kini Tentara Nasional Indonesia/TNI). Kendali pengamanan kepolisian mulai muncul dalam bentuk keterlibatan masyarakat yang tidak hanya membantu pengamanan tetapi juga mengawasi polisi.

Dalam kenyataan sehari-hari polisi masih dipandang masyarakat sebagai diktator dan penjaga status quo hukum bagi mereka yang kaya. Banyak teori modern mengemuka bahwa polisi tidak memiliki akuntabilitas hingga era 1990-an. Dan uniknya, tingkat akuntabiltas polisi diukur atau dinilai oleh internal kepolisian sendiri berdasarkan tindakan setiap polisi secara individual.

Penilaian itu sama sekali tidak menyentuh penurunan kejahatan dan hal-hal lain akibat tindakan polisi; peraturan, kebijakan dan prosedur yang menyinggung tindakan polisi secara individual, seperti kebutuhan untuk penyelesaian kasus secara cepat; kebutuhan akan pekerjaan sekunder; dan penjatuhan hukuman jika petugas terlibat dalam kecelakaan lalu lintas saat mabuk atau jika dia positif menggunakan obat-obatan terlarang, serta ketika petugas melawan atasannya.

Kini yang dibutuhkan adalah penggunaan sumber daya yang efisien; pengembangan strategi komprehensif untuk memastikan keamanan umum dan lingkungan bebas kejahatan; dan yang paling penting, melindungi hak-hak dan kebebasan individu. Ini hanya bisa dipenuhi oleh mereka yang benar-benar kompeten secara teknis.

Namun demikian, sasaran ini layak diperjuangkan karena sejarah dengan jelas memperlihatkan bahwa kualitas demokrasi bergantung pada akuntabilitas polisi. Dalam posisi demikian, penangkapan petinggi polisi dalam kasus korupsi simulator kemudi oleh KPK sesungguhnya anugerah untuk mengembalikan fungsi utama polisi yakni menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum.

Meski sejak 1 April 1999 Polri telah mandiri secara organisasi  namun polisi belum mencapai fungsi ideal, yakni melakukan fungsi utama menegakkan hukum dan memelihara atau menjaga ketertiban umum. Kapolri harus dijabat oleh orang yang mampu mengarahkan tujuan kemandirian itu agar Polri bukan sebagai institusi yang tertutup, berjalan dan bekerja sendiri.

Petinggi Kepolisian harus mampu mengembalikan fungsi polisi menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat sebagaimana peran polisi pada awal kemerdekaan. Kepolisian niscaya merupakan suatu pekerjaan yang menyimpan lingkup masalah yang sangat kaya dan karena itu sama sekali tidak bisa diabaikan oleh dunia ilmu pengetahuan.

Pekerjaan polisi penuh dengan hal-hal yang saling bertentangan, salah satu di antaranya adalah tugas melayani dan mengayomi namun di sisi lain polisi juga harus mampu mendisiplinkan masyarakat. Sebuah perpaduan tugas yang sungguh tidak mudah. Dalam posisi ini pada suatu saat polisi merupakan tokoh yang dirindu dan dipuja masyarakat namun pada saat yang bersamaan ia juga merupakan tokoh yang tidak disukai bahkan dibenci masyarakat yang sama.

Oleh karena itu, hampir dari segi manapun studi tentang polisi itu tetap sebuah ilmu yang menarik. Demikian pula dengan beragam masalahnya. Wajar jika tuntutan reformasi di lingkungan penegak hukum termasuk polisi tetap menjadi isu yang menarik. Dalam posisi ini mengingat sifat dan karakteristik tugas polisi, reformasi bidang hukum harus membicarakan polisi.

Tampak jelas, jika ingin melakukan reformasi dalam bidang hukum, yang pertama sekali dibenahi adalah polisi, terutama akuntabilitas polisi dalam setiap penanganan kasus. Lembaga penahanan yang selama ini menjadi senjata polisi haruslah direvisi. Harus ada lembaga yang mengawasi kewenangan penahanan yang dimiliki polisi. Dan yang terpenting rumah tahanan (rutan) polisi dan rutan khusus (Rutan Brimob) yang selama ini menjadi surga bagi pesakitan harus dievaluasi kembali.

Rutan Brimob yang boleh menampung tahanan di luar anggota kepolisian adalah buah kompromi di zaman Menteri Hukum dan HAM dijabat Hamid Awaludin. Tujuannya agar polisi yang ditahan tidak merasa didiskriminasi ketika bercampur dengan tahanan nonpolisi di rutan umum.

Karena ekslusivitas ini akhirnya hampir semua koruptor papan atas yang bukan polisi minta ditahan di situ (Urip Tri Gunawan, Irawady Yoenoes, Aulia Pohan) hotel prodeo yang aman dan nyaman dan sulit dipantau masyarakat.

*Muhammad Taufiq

Advokat, Ketua Ikadin Kota Surakarta, Kandidat Doktor Ilmu Hukum FH-UNS

PENGADILAN BAN BERJALAN

Dimuat di Harian Joglosemar, Opini, edisi Rabu 25 Juli 2012

Oleh : Muhammad Taufiq*

Lembaga antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah disibukkan rencana hajatan. Bukan mengumumkan temuan tersangka kasus Hambalang atau kasus besar lainnya. Akan tetapi rencana membuat seragam baru bagi pesakitan koruptor.

Langkah teknis itu sepertinya tidak ada pilihan lain. Hal ini sebagai kegiatan yang diambil sebagai pilihan bagi KPK untuk menjawab tudingan mandul atas sejumlah pengungkapan mega korupsi, seperti Century dan BLBI. Rencana KPK ini sesungguhnya bukan hal atau ide yang baru. Di masa Antasari Azhar, ide ini pernah dicobakan, namun urung dilakukan karena banyak yang menentang. Termasuk penulis yang menolak ide ini.

Dalam rilisnya, KPK menyiapkan tak kurang dari 200 baju tahanan bagi tersangka kasus korupsi. Seragam itu konon rencananya hanya akan dikenakan saat diperiksa atau di dalam tahanan. Rilis itu menguatkan sikap kehati-hatian KPK, bahwa seragam itu tidak akan dikenakan pada saat tersangka atau terdakwa menjalani persidangan. Karena pada galibnya seragam bagi koruptor tidak sesederhana orang berupacara mengenakan seragam daerah layaknya karnaval atau acara 17-an.

 Paham pidana secara universal menyebutkan bahwa suspect atau tersangka adalah orang yang masih memiliki hak perdata sebagaimana warga masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, bisa diartikan belum ada hukuman tambahan yang bisa dikenakan kepadanya sebelum majelis hakim di dalam persidangan terbuka telah membuktikan kesalahannya dan menjatuhkan hukuman yang berkekuatan hukum tetap.

Atas pengenaan seragam itu, masyarakat boleh saja tergagap dan bertanya-tanya, adakah efeknya terhadap publik. Sebab publik hukum bukan hanya diisi dan dihuni oleh orang-orang yang tahu hukum saja. Namun justru lebih banyak dihuni oleh orang-orang atau kelompok masyarakat yang sering disebut sebagai awam hukum. Oleh karena itu meski reality show yang bernama Indonesian Lawyer Club ditayangkan berjam-jam serta diulang-ulang, juga tidak bisa menimbulkan efek jera. Dengan demikian, para penonton televisi yang tahu hukum tentu tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk melihat pertunjukan itu sebagaimana layaknya seorang ahli hukum melihat.

Masyarakat yang sangat pintar hukum sekalipun tidak bisa mengesampingkan apa yang disebut kekuatan publik atau publik opinion, sebab ia berada pada wilayah tersendiri. Kekuatan itu berada pada masyarakat yang tidak bisa ditepis oleh komunitas hukum semata seperti KPK. Masyarakat punya hak menilai kinerja KPK dalam hal pemberantasan korupsi. Sama seperti penilaian awam mereka soal seragam dan pemberantasan korupsi sudah tepat apa belum. 

Pada hukum pidana formal dikenal asas presumptium of innocent, yang juga diadopsi dalam KUHAP kita sebagai asas praduga tidak bersalah. Tentu saja, pengenaan seragam atau baju khusus bagi koruptor harus pula mempertimbangkan hal teknis hukum seperti kapan seragam itu dipakai, apa tulisan yang boleh dicantumkan pada seragam tersebut, dan apa ada aspek legal atau hukum positif yang memperbolehkan.

Siapapun di negeri ini boleh mendukung ide itu, termasuk LSM ICW (Indonesia Corruption Watch). Sejak tahun 2008, ICW telah menyiapkan tidak kurang delapan contoh seragam, yang akan dipakaikan pada tersangka atau terdakwa koruptor.

Meski demikian, yang menolak tentu saja juga tidak perlu dipermasalahkan. Sesungguhnya persoalan mendasar bagi pemberantasan korupsi di Indonesia bukan  terletak pada seragam atau baju atau cara berdandan seorang tersangka atau terdakwa. Akan  tetapi, pada sikap dasar aparat penegak hukum itu sendiri, khususnya perangkat KPK, seperti jaksa, hakim, dan penyidik KPK. Tidak bisa dipungkiri mayoritas penyidik KPK yang berasal dari kepolisian dan jaksa penuntut umum juga merupakan produk dari seleksi di masa kepolisian dan kejaksaan penuh korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejumlah kasus penanganan korupsi jalan di tempat justru oleh sikap mendua dan tebang pilih KPK. Eksponen KPK yang kebanyakan dari unsur lembaga swadaya masyarakat terkesan gemar berpolemik dan mencari dukungan lewat media massa ketimbang berupaya mengembalikan kerugian negara. Pernahkah KPK merilis pengumuman harta apa yang telah disita dari Miranda Goeltom, dari Nazaruddin, Nunun Nurbaetie dan lain-lain?

Membuat Malu

Pada bagian lain, tumpang tindih proses rekrutmen Hakim di Pengadilan Tipikor yang dilakukan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan KPK, berakibat rendahnya kualitas pemidanaan bagi terdakwa kasus korupsi. Kondisi ini mengakibatkan banyaknya koruptor yang bebas. Pada bagian  lain, KPK masih terkesan pandang bulu dalam pemberantasan kasus pidana, KPK ingin cari aman. Dalam kasus tutup buku BLBI, dia hanya berani menyentuh pada level Urip Tri Gunawan, sementara Jaksa Agung Muda lainnya yang terungkap dalam persidangan terbukti ikut membantu skenario pelarian Arthalyta Suryani alias Ayin, sama sekali tidak dijadikan tersangka hingga sekarang. Mengamati silang sengketa sesama penegak hukum yang kerap muncul belakangan ini, salah satu sebab penting kita tidak pernah membicarakan soal criminal justice system. Di mana jaksa, polisi dan KPK sama-sama bekerja dengan menggunakan sistem ini. Dalam arti semua aparat penegak hukum memiliki hak yang sama untuk memberantas korupsi. Alhasil dengan kewenangan yang sama pula mereka memiliki hak untuk menyidik. Di tengah galaunya KPK kewenangan yang sema besar ini justru berbenturan bukan bersinergi. Maka tidak ada salahnya dalam jangka panjang gagasan Satjipto Rahardjo untuk membuat sistem hukum sendiri yang lebih progresif dan tentu saja lebih ampuh untuk memberantas korupsi.

 Sistem itu adalah sistem peradilan antikorupsi (anti corruption justice system). Di dalam sistem ini, semua kekuatan atau institusi dalam pemberantasan korupsi hanya sekedar perkakas dari alat berat yang disebut mesin antikorupsi. Dengan demikian kedudukan polisi, hakim, jaksa dan KPK berdiri di tempat yang sama bukan seperti saat ini. Artinya musuh besar aparat penegak hukum hanya satu, yakni korupsi, tidak ada yang lain.   

 Dengan demikian KPK tidak semestinya memosisikan diri seperti ban berjalan, artinya seolah jika sudah ada yang diadili sudah selesai tugas memberantas korupsi. Semestinya dalam rangka percepatan korupsi, selain memenjarakan pelaku korupsi sesungguhnya tugas KPK yang utama adalah mengembalikan harta koruptor ke kas negara. Rumusan dan dasar hukum untuk itu bisa dibaca pada Pasal 10 KUHP tentang sanksi tambahan. Pasal ini jika dimaksimalkan KPK, sudah cukup efektif untuk membuat malu koruptor dan koleganya. Karena dengan menggunakan pasal tersebut, memungkinkan KPK untuk mengumumkan harta negara yang dikorup. Yang tidak saja berada pada pelaku, tetapi juga pada menantu, anak, istri, kolega bisnis dan mungkin istri simpanan serta partainya. Dengan anti corruption justice system, KPK memiliki keleluasan improvisasi penegakan hukum.

Oleh karena itu cara-cara sensasional yang ditempuh KPK dengan mengumumkan saweran untuk gedung baru, tampil di beberapa acara talk show, terkesan hanya alat mencari popularitas agar dikenal. KPK bukan tempat berkumpulnya selebriti hukum. KPK adalah lembaga superbodi perangkat negara untuk menangkap koruptor dan mengembalikan harta koruptor ke kas negara. Saya yakin masyarakat akan mendukung jika KPK menampilkan langkah ”seronok” yakni lewat media massa mengumumkan harta para koruptor saat dia ditangkap pertama kali. Dengan cara ini keluarga dan para kroni malu karena telah ikut menikmati harta negara yang didapat secara tidak sah.

*Muhammad Taufiq, S.H., M.H.

Advokat, Kandidat Doktor Ilmu Hukum  FH-UNS

Ikadin Awasi Ketat Advokat

Dimuat di Harian Suara Merdeka, Hari Kamis, 28 Juni 2012

SOLO-Belakangan ini cukup marak orang-orang yang tidak memiliki izin sebagai pengacara mengaku advokat, konsultan hukum dan lain-lain. Untuk mengantisipasi praktik pengacara secara ilegal, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ikadin Surakarta mengambil sikap tegas.

Ketua DPC Ikadin Surakarta Muhammad Taufiq SH MH menegaskan bahwa yang dapat disebut advokat hanya seorang Sarjana Hukum (SH) yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Pasal 3 UU Advokat dinyatakan bahwa syarat seseorang dapat menjalankan praktik advokat apabila ia sudah diangkat dan diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi (PT) setempat.

Namun saat ini, banyak orang mengaku advokat maupun konsultan hukum padahal mereka belum atau malah sama sekali tidak mempunyai izin praktik sebagai advokat. "Bahkan ada pula yang menyebut dirinya sebagai pengacara non-litigasi padahal belum mengikuti ujian calon advokat."

Dikatakan, bila seseorang mengaku advokat, maka yang bersangkutan harus bisa menunjukkan Kartu Tanda Advokat (KTA) dan berita acara sumpah dari pengadilan tinggi (PT). "Oleh karena itu, kami sangat menyesalkan bila masyarakat dan lembaga hukum mau melayani advokat hantu untuk mengurus perkara atau sebagai makelar kasus (markus)." (G11-87)

Klarifikasi Kasus Nissan Juke

Dimuat di Harian Suara Merdeka, Surat Pembaca, Pada Hari Sabtu, 16 Juni 2012 

Bersama ini saya, MUHAMMAD TAUFIQ, S.H., M.H. selaku Managing Partners dari MT&P Law Firm, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum klien kami Bp. Bernard.

Sehubungan dengan permasalahan klien kami dengan pihak PT Wahana Sun Solo dan Nissan Motor Indonesia tentang mobil Nissan Juke AD 9420 JU milik klien kami, maka dengan ini kami menyampaikan  permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan.

Dengan demikian permasalahan antara klien kami dengan Pihak PT Nissan Motor Indonesia dan PT Wahana Sun Solo dinyatakan telah selesai. 

MT&P Law Firm

Muhammad Taufiq, SH, MH

Kuasa Hukum Bernard

Klarifiikasi Kasus Nissan Juke

Dimuat di Kompas.com, Surat Pembaca, Senin 4 Juni 2012, 10 : 45 WIB

Bersama ini kami MUHAMMAD TAUFIQ, S.H., M.H. selaku Managing Partners dari MT&P Law Firm, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum klien kami Bp. BERNARD. Sehubungan dengan permasalahan klien kami dengan pihak PT Wahana Sun Solo dan Nissan Motor Indonesia tentang mobil Nissan Juke AD 9420 JU milik klien kami, maka dengan ini kami menyampaikan  permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan.

Dengan demikian permasalahan antara klien kami dengan Pihak PT Nissan Motor Indonesia dan PT Wahana Sun Solo dinyatakan telah selesai. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada media atas telah ditayangkannya berita yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Surakarta, 1 Juni 2012

Hormat kami,

Muhammad Taufiq, S.H., M.H., Kuasa Hukum Bernard

Jl. Songgorunggi 17A

Surakarta

Klarifikasi Kasus Nissan Juke

Dimuat di Solopos, Pos Pembaca, Hari Selasa, 5 Juni 2012

Saya, Muhammad Taufiq, selaku Managing Partners dari MT&P Law Firm, bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum klien saya yang bernama Bernard. Sehubungan dengan permasalahan klien saya dengan PT Wahana Sun Solo dan Nissan Motor Indonesia tentang mobil Nissan Juke AD 9420 JU milik klien kami, dengan ini saya menjelaskan bahwa permasalahan tersebut telah diselesaikan secara  kekeluargaan.

Dengan demikian permasalahan antara klien saya dengan Pihak PT Nissan Motor Indonesia dan PT Wahana Sun Solo dinyatakan telah selesai. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada media atas telah ditayangkannya aspirasi dan atau keluhan yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Muhammad Taufiq

Kuasa Hukum Bernard

Jl. Songgorunggi 17A, Laweyan, Solo

Justice Collaborator

Dimuat di Harian JOGLOSEMAR Sabtu, 05/05/2012 

Sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang membingungkan. Di satu pihak, lembaga ini ingin menuntaskan seluruh kasus korupsi yang untuk ke sekian kalinya melibatkan petinggi Partai Demokrat. Namun di pihak lain, KPK terkesan hati-hati saat memeriksa Angelina Sondakh. Ini tercermin dari sikap KPK yang ingin menempatkan Angie sebagai justice collaborator, yang dalam khasanah hukum pidana, tidak ada istilah demikian. Di sisi lain juga melihat sikap Angie tidak terbuka saat menjadi saksi Nazaruddin. Sikap KPK pada akhirnya akan membuat hakim menjadi bingung.

Hal itu karena sekali terperangkap untuk percaya bahwa peraturan-peraturan yang diumumkan adalah hal yang paling penting dalam hukum, akhirnya akan membuat perangkap yang lebih jauh. Bahwa  keseragaman dan kepastian hukum adalah amat penting dan diperoleh melalui penyeragaman dan kepastian dalam pengungkapan peraturan-peraturan. Maka seorang hakim mungkin terpengaruh dalam memutuskan apa yang adil bagi pihak-pihak yang diadilinya dalam situasi yang unik atau khusus. Dengan mempertimbangkan kemungkinan itu, hampir tidak terbayangkan pengaruh buruk dari pendapat di atas dalam kasus Angie yang mungkin tidak seperti pada kasus-kasus yang kemudian tidak dibawa ke pengadilan, karena kapasitasnya sebagai informan. Namun pada kasus Susno Duadji dan Agus Condro, meski keduanya wisthle blower, tetap diperlakukan sama. Hakim menolak untuk memberikan “keadilan” yang berbeda pada kasus yang diadilinya karena khawatir terhadap kasus-kasus yang berat atau sulit melahirkan hukum yang buruk. Lalu timbullah apa yang lebih tepat disebut sebagai “ketidakadilan berdasarkan hukum”. Keadilan seperti ini sangat tragis, karena didasarkan pada harapan yang sia-sia; suatu harapan untuk mengendalikan masa depan, padahal hakiki dari masa depan itu tidak pernah datang. Hakim dalam keadaan yang terbaik adalah seorang yang dapat dipercaya, yang bekerja keras memberikan keadilan melalui kebijaksanaannya dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang khusus dari suatu kasus. Dia tidak semata-mata mencari atau menciptakan peraturan-peraturan umum yang diterapkannya pada fakta-fakta yang diberikan padanya. Dia melakukan “keadilan” sebagaimana Aristoteles menjelaskan mengenai hal ini.

Menurut pandangan ini, persyaratan formal dari rule of law atau norma hukum adalah berlebihan dan bersifat merusak. Bilamana keadilan dalam perkara tertentu sejalan dengan ajaran rule of law adalah berlebihan. Bilamana “keadilan” dalam perkara tertentu dan rule of law bertentangan, maka rule of law pada tingkat tertentu bersifat merusak yaitu mengurangi pencapaian keadilan.

Di lain pihak kita dapati ada sosok sarjana hukum seperti Robert Bork yang lebih menyetujui norma hukum atau rule of law dari pada keadilan, karena ”Tidak ada suatu cara yang mendasar atau prinsip untuk memutuskan, bahwa kepuasan seseorang lebih pantas untuk mendapatkan penghargaan dari pada yang lain atau suatu bentuk kepuasan lebih berharga dari pada yang lain.”

Tidak ada cara untuk memutuskan persoalan-persoalan ini selain menunjuk kepada berbagai sistem moral atau nilai-nilai etika yang tidak memiliki objektivitas atau keabsahan hakiki padanya, tentang mana orang yang dapat dihukum dan tidak dapat dihukum. Persoalan moral masyarakat dan nilai-nilai etika, persoalan tingkat penderitaan yang disebabkan suatu tindakan, adalah persoalan-persoalan yang ada di dalam etika. Pengadilan tidak memiliki peranan lain selain menerapkan undang-undang dengan cara yang adil dan tidak memihak. Padahal patut disadari pengadilan kita tidak memiliki semua itu, khususnya etika dan nilai-nilai menegakkan keadilan.

Tak Menarik Lagi

Pada kasus Angie, kita semua telah sama-sama tahu, bahwa KPK terlalu ragu-ragu bahkan terkesan lamban untuk menetapkan tersangka sesudah Angie. Karena dari awal Angie tidaklah kooperatif dan dari awal pula KPK sesungguhnya sudah bisa menemukan identitas tentang siapa yang dimaksud “ketua besar” dalam percakapan Angie. Soal “apel Malang” dan “apel Washington” pun sudah ada di kantung KPK. Jika lembaga anti-korupsi yang nota bene superbodi ini serius dalam membuka informasi siapa yang berperan dalam Wisma Atlet, tanpa memberikan predikat justice collaborator pun bisa. Oleh karena itu, jika ia kemudian ditawari sebagai justice collaborator, jelas ini sebuah bentuk kebingungan KPK. Karena selain hukum acara kita tidak mengenal justice collaborator, predikat justice collaborator seharusnya sudah diberikan atau ditawarkan kepada Angie sebelum menjadi tersangka. Menurut hemat penulis, tawaran dari KPK kepada Angie di tengah jalan agar menjadi justice collaborator seperti memojokkan hakim untuk memutus ringan pada perkara Angie. Padahal sudah jelas, hukum acara di negara ini tidak mengenal itu.

Oleh karena itu menurut hemat penulis sebaiknya KPK bergerak lewat arah yang dibenarkan dalam hukum acara pidana kita. Artinya meski tanpa harus menjelaskan secara transparan untuk mengungkap nama-nama ke hadapan publik. Sebab ketika kasus dalam proses penyelidikan dan penyidikan itu wilayah penyidik KPK, baru sesudah ditetapkan sebagai tersangka nama itu bisa diumumkan kepada publik. Memberantas korupsi tidak perlu dengan memborbardir masyarakat dengan istilah-istilah asing yang selain tidak relevan, juga kadang tidak dipahami masyarakat. Karena yang diinginkan masyarakat sesungguhnya hanyalah siapa pelaku korupsi dan bagaimana upaya KPK me-recovery hasil kejahatan korupsi untuk dikembalikan kepada negara. Oleh karena itu mau memakai istilah justice collaborator atau wisthle blower atau apapun istilahnya, menjadi tidak menarik lagi. Untuk memulihkan reputasi KPK, cukuplah dengan mengumumkan bahwa korupsi Wisma Atlet yang ditangani KPK telah berhasil menyelamatkan kerugian negara sekian ratus miliar rupiah dan memenjarakan pelakunya tanpa peduli ia tokoh politik atau bukan. Sekali lagi jangan pula menekan atau membuat hakim bingung dengan predikat justice collaborator hanya demi menyenangkan KPK, seorang pelaku tindak pidana korupsi diringankan hukumannya. 

Muhammad Taufiq

Advokat, Kandidat Doktor Ilmu Hukum UNS